JAKARTA, iNews.id - Komisi Yudisial (KY) menyesalkan ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok ditetapkan tersangka korupsi usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Sebab, hal itu terjadi di tengah upaya negara menjamin kesejahteraan hakim.
"Kami juga sangat menyayangkan bahwa ini terjadi ketika negara sudah berupaya untuk memberikan kesejahteraan lebih terhadap peradilan, terhadap hakim, tetapi ternyata masih terjadi persoalan ini (korupsi)," kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Abhan, dikutip Sabtu (7/2/2026).
Dia menuturkan, fenomena ini menunjukkan dugaan korupsi terjadi bukan sekadar disebabkan persoalan kesejahteraan.
"Artinya tentu ini bisa dicatatkan besar bahwa ternyata tidak hanya persoalan kesejahteraan yang memicu pada judicial corruption ini," tutur dia.
Diketahui, KPK menetapkan Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta (EKA) dan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan (BBG) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di PN Depok.
Penetapan tersangka ini setelah keduanya terjaring dalam operasi tangkap tangan pada Kamis (5/2/2026) malam.