JAKARTA, iNews.id, - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai undang-undang (UU) tentang pemilihan umum perlu diperbaharui. Jika dilakukan revisi, KPU menekankan tentang sistem keserentakan pemilihan tersebut.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, KPU akan membuat rekomendasi kebijakan kepada pembuat UU, yaitu pemerintah dan DPR. Format keserantakan pemilu akan diusulkan terbagi dalam dua jenis.
"Salah satu keserentakan yang akan kita rekomendasikan adalah pemilu tetap serentak tapi kita bagi dalam dua jenis besar, yaitu pemilu lokal dan nasional. Ini rekomendasi kebijakan ya," ucap Wahyu dihubung iNews.id, Selasa (2/7/2019).
Dia menjelaskan, pemilu nasional itu misalnya pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk memilih caleg DPR. Adapun pemilu lokal yakni pemilihan kepala daerah dan pileg untuk DPRD provinsi, kabupaten/kota.
Wahyu menuturkan, jika pemilu lokal dan nasional tetap digabung, maka beban pekerjaan penyelenggara pemilu terutama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sangat besar. Pemecahan ini juga merupakan salah satu bentuk evaluasi KPU atas kasus tersebut.