JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan ekspos atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo berlangsung alot. Pimpinan lembaga antirasuah sempat berdebat dalam gelar perkara terkait dugaan potongan insentif pegawai BPPD tersebut.
"Setiap ekspos itu tidak sederhana, maka semuanya kemudian pasti ada banyak hal-hal baik teknis hukum, maupun strategi penegakannya yang kami perdebatkan, jadi bahwa ekspose alot, rata-rata alot, tidak ada yang alot, termasuk yang ini begitu," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (29/1/2024).
Dalam gelar perkara tersebut, salah satu yang dibahas adalah melimpahkan perkara tersebut ke aparat penegak hukum (APH) lain. Salah satu unsur yang mendorong hal tersebut terkait nilai yang relatif kecil saat OTT.
"Apakah ada wacana akan menyerahkan ke APH lain? Salah satunya yang diperdebatkan ini, karena nilainya dianggap masih kecil, tapi kami selalu mengatakan bahwa pada saat OTT itu pasti kemudian yang cash itu pasti kecil, tapi ketika kita masuk pasti kemudian dapat yang lain," ujarnya.
Ghufron mengatakan, pihaknya menemukan indikasi pemotongan insentif pajak pegawai BPPD Sidoarjo bukan hanya terjadi pada 2023.
"Sesungguhnya praktik seperti ini, pemotongan insentif pajak yang mestinya merupakan hak pegawai itu sudah kami dapatkan data dan informasinya sejak tahun 2021. apakah mungkin juga sebelumnya, nanti akan kami dalami," ucapnya.