Adanya mekanisme tersebut, diharapkan penanganan korban dalam situasi Kejadian Luar Biasa dapat berlangsung cepat dan tidak terhambat persoalan pembiayaan.
Masyarakat juga diharapkan memahami tidak semua kasus kesehatan berada dalam skema pembiayaan yang sama, karena ada kondisi tertentu yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Karena itu, penetapan status KLB oleh pemerintah daerah menjadi penentu utama apakah biaya pengobatan korban keracunan massal ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau oleh pemerintah daerah.
Melalui penjelasan tersebut, BPJS Kesehatan berharap masyarakat mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai skema pembiayaan layanan kesehatan, khususnya dalam kasus keracunan yang terjadi secara massal maupun individu.