Komnas HAM Temukan Pelanggaran Netralitas Aparat di Pemilu 2024, Kades hingga Pj Gubernur

Nur Khabibi
Komnas HAM menemukan indikasi pelanggaran netralitas aparatur negara di Pemilu 2024, mulai dari kades hingga Pj Gubernur. (Foto: Nur Khabibi)

Kedua, adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Ketiga, oknum ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu. 

Terkahir, beredarnya video ajakan Pj Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) saat mengajak masyarakat untuk memilih calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang mendukung pembangunan IKN. 

"Ajakan ini disampaikan oleh Pj Gubernur Kalimantan Barat pada Peringatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada 24 Januari 2024," ujarnya.

Editor : Rizky Agustian
Artikel Terkait
Nasional
6 hari lalu

TAUD Desak Komnas HAM Simpulkan Kasus Air Keras Andrie Yunus Diadili di Peradilan Umum

Nasional
6 hari lalu

Komnas HAM Desak Bareskrim Ambil Alih Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus

Nasional
7 hari lalu

Komnas HAM Kaji Skenario Hukum Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS, Peradilan Umum-TGPF Jadi Opsi

Nasional
7 hari lalu

Komnas HAM: Polda Metro Akui Penyiram Air Keras Aktivis KontraS Sama dengan Versi TNI

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal