“DPR akan selalu memberi dukungan lewat fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sesuai dengan tugas konstitusi dewan,” kata dia.
Mantan Menko PMK itu pun mengingatkan Pemerintah untuk melakukan pengawasan yang tegas terkait harga pokok produksi (HPP) dan harga eceran tertinggi (HET) gula tani. Sebab dalam berbagai kesempatan saat bertemu petani, Puan kerap mendapat keluhan terkait hal tersebut.
“Pemerintah juga harus memperhatikan persoalan-persoalan yang dihadapi petani tebu, termasuk masalah operasional yang menyebabkan biaya produksi meningkat. Banyak petani yang merugi akibat hasil produksi tidak bisa menutup biaya produksi,” ungkapnya.
Di sisi lain, Puan meminta agar kebijakan impor bahan pangan mempertimbangkan kesejahteraan petani tebu yang telah berkomitmen untuk terus meningkatkan produktivitas tanaman tebu. Apalagi negara-negara importir gula, seperti India, mulai mengurangi ekspor gula yang juga dapat menyebabkan inflasi.
“Di tengah tantangan krisis global, DPR berharap Pemerintah terus berpihak pada petani tebu agar kebutuhan bahan dasar gula dapat terus dipenuhi dari dalam negeri. Indonesia harus bisa memiliki kemandirian pangan,” tegas Puan.