"Hari ini, walaupun konstitusi telah mengatur affirmative action untuk perempuan, faktanya keterwakilan perempuan yang benar-benar terpilih masih jauh dari 30 persen," katanya, mengutip diskusi dengan Titi Anggraini dari Perludem.
Untuk itu, menurut Sri Gusni, penting dibangun ekosistem politik yang sehat, yang tidak hanya sekadar mencatat angka keterwakilan, tetapi juga memastikan perempuan benar-benar dapat memberikan pengaruh dalam pembuatan kebijakan.
Dia juga memberikan apresiasi kepada Angela Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Perindo, yang konsisten mendorong keterlibatan perempuan dalam politik, serta memberikan ruang dan dukungan konkret bagi perempuan untuk tampil sebagai pemimpin di berbagai level pengambilan kebijakan.
"Tujuan utama dari keterwakilan ini adalah agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan mampu mempresentasikan suara dan kebutuhan perempuan di masyarakat," ucap lulusan S2 Intervensi Sosial, Psikologi Terapan Universitas Indonesia ini.
Di akhir sesi, dia mengingatkan terkait beban ganda yang sering dihadapi perempuan, terutama setelah berkeluarga. Menurutnya, ini menjadi tantangan besar yang harus dipikirkan bersama dalam menciptakan kesetaraan peran, baik di rumah tangga maupun di ruang publik.
Acara ini merupakan bagian dari komitmen ILUNI UI dan Women Empowerment Center untuk terus memperjuangkan peningkatan kapasitas dan kepemimpinan perempuan di berbagai sektor. Acara ini diinisiasi Women Empowerment Center ILUNI UI di bawah kepemimpinan Visna Vulvovik, dengan dukungan penuh dari Ketua Umum ILUNI UI Didit Ratam.