Sebelumnya, PBB melalui Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights/OHCHR) mendesak penyelidikan dugaan pelanggaran HAM dalam kericuhan tersebut.
"Kami menyerukan agar dilakukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk terkait penggunaan kekuatan," tulis OHCHR dalam laman resminya, dikutip Selasa (2/9/2025).
OHCHR mengikuti dengan cermat rangkaian kekerasan di Indonesia terkait aksi protes nasional terhadap tunjangan parlemen. OHCHR juga mencermati dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan oleh aparat keamanan.
OHCHR menekankan pentingnya dialog untuk menjawab keresahan publik.
Pihak berwenang juga diminta menjunjung tinggi hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sambil tetap menjaga ketertiban, sesuai dengan norma dan standar internasional. Seluruh aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan untuk tugas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar mengenai penggunaan kekuatan dan senjata api.
"Selain itu, penting juga agar media diizinkan melaporkan peristiwa secara bebas dan independen," kata OHCHR.