Oleh karena itu, pihaknya senang bisa melakukan kerja sama dengan Kemhan, agar target pembangunan rumah sakit di daerah rawan konflik bisa terealisasi dengan baik.
"Kita minta tolong ke Pak Menhan, Pak Menhan tolong kalau bisa yang bangunnya kerja sama dengan Kementerian Pertahanan supaya yang membangunnya nanti aman, kalau perlu tim dari Kementerian Pertahanan juga ikut karena ada zeni-nya," ucapnya.
Dia juga menyampaikan bahwa tenaga kesehatan di daerah rawan konflik nantinya akan diisi oleh prajurit di bawah Kemhan. Agar para tenaga medis ini tak terlalu khawatir ketika memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
"Nah kebetulan Pak Menhan ini punya Universitas Pertahanan, itu ada dokter-dokternya. Kalau dokter lulusan sana dan dokter tentara kan seenggaknya lebih percaya dirilah. Kalau misalnya ada ancaman mereka tahu bagaimana caranya membela diri dengan jauh lebih baik," ucapnya.
Adapun, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar menyampaikan bahwa obat adalah bagian yang sangat penting untuk kebutuhan masyarakat. Artinya, hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan nasional.
"Jadi kemandirian obat adalah bagian dari ketahanan nasional, oleh karena itu kami juga berharap dengan kemandirian pertahanan ada kerjasama untuk ketercukupan itu," ucap Taruna.
Dia menyampaikan, saat ini BPOM memiliki 14.238 nomor izin obat yang terdistribusikan di Indonesia. Namun yang menjadi masalah adalah bahan baku yang masih mengandalkan dari negara luar.
"Karena bahan baru kita masih 94 persen impor dari berbagai negara. Khususnya dari India, dari China, sebagian dari Eropa, khususnya Belanda dan Jerman, dan Amerika," ucapnya.