JAKARTA, iNews.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk merevisi UU Pemilu bisa selesai sebelum bulan Oktober 2022. Kesepakatan antara pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait revisi UU Pemilu lewat penerbitan Perppu ini dalam rangka mengakomodasi adanya provinsi baru di Papua.
"Iya selesai (sebelum bulan Oktober). Orang sederhana, cuma lampiran i, ii, iii, sederhana kan itu," kata Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar dikutip Jumat (2/9/2022).
Bahtiar menjelaskan, pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan draf awal terkait rumusan apa saja yang akan dimasukkan. Dengan begitu, draf awal pemerintah bisa langsung dibahas oleh tim teknis.
"Nanti kami laporkan kembali perkembangannya dengan menteri, nanti dibahas lagi dengan Komisi II DPR," ujarnya.
Dia juga memastikan dalam revisi ini akan menampung masukan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, hingga DKPP.
"Karena mereka kan yang menjalani," tutur dia.