Tidak hanya itu pembantu Presiden disebut melakukan kesalahan fatal karena tidak cermat dengan adanya kesalahan tulis dalam draf RUU Cipta Kerja yang diteken Presiden.
Belum lagi adanya blunder staf khusus Presiden yang menerbitkan 'Surat Perintah' kepada elemen mahasiswa untuk membendung aksi unjuk rasa.
"Selain itu peran tim jubir kepresidenan 'salah kaprah' dalam mengomunikasikan banyak hal, termasuk kebijakan Omnibus Law," katanya.
Padahal menurut Jamal UU Cipta Kerja bertujuan baik. Karena pada prinsip dasarnya tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa survive tanpa investasi.
"Tanpa kita sadari, dalam ekonomi global kita bersaing dengan negara-negara lain untuk mendapati investasi guna menggerakan ekonomi nasionalnya masing-masing," tuturnya.
Menurutnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang sekeliling Presiden tersebut akan berimbas pada Presiden sendiri. Presiden yang akan menjadi sasaran akibat kesalahan yang dibuat oleh orang-orang di sekelilingnya.