"Disadari atau tidak, blunder yang terjadi memberi poin 'downgrade' kepada Presiden Jokowi, sehingga banyak wacana yang muncul di masyarakat negara dikelola dengan tidak profesional. Lalu akan muncul pertanyaan, sampai kapan hal ini terus terjadi? Atau memang ada operasi 'dirty work' yang terjadi di dalam 'lingkaran presiden' yang bertujuan untuk mendelegitimasi Presiden Jokowi," katanya.
Selain meminta Presiden megevaluasi menteri dan Stafsus, Fostrab juga menyatakan sejumlah sikap diantara lain:
1. Meminta kepada Presiden untuk mengambil langkah-langkah strategis dan taktis serta ketegasan obyektif dalam menghadapi situasi nasional dan internasional,
2. Meminta kepada Presiden untuk lebih cermat dan selektif dalam menerima informasi dan masukan dari para pembantu presiden,
3. Meminta kepada Presiden sebagai Panglima Tertinggi untuk menertibkan TNI/Polri termasuk aparatur negara yang melakukan manuver-manuver sehingga dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa,
4. Meminta kepada Presiden untuk melakukan komunikasi intensif dengan tokoh agama, ormas keagamaan, dan masyarakat adat demi menjaga keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara,