Sementara itu, Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Astronomi BRIN, Prof Thomas Djamaludin mengatakan, hasil kesepakatan Menteri Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) digunakan pemerintah untuk mencari titik temu dalam perbedaan.
"Setidaknya dengan metode mainstream, hisab rukyat terus menerus diupayakan agar ada titik penuh, kriteria MABIMS sebenarnya titik temu antara metode rukyat dan hisab. Tata rukyat dipakai dicari kriteria untuk bisa dijadikan kriteria hisab, itu titik temu yang sudah kita peroleh," katanya.
Namun jika ada beberapa ormas yang tidak ingin mengikuti ketetapan tersebut, maka tetap harus dihargai.
"Ada kemudian kelompok yang tidak mau ikut pada titik temu itu kita hargai juga. Kalau ada perbedaan itu," kata Thomas.