Jelang Penyuntikan Vaksin Keempat, Ketua DPR Ingatkan Cakupan Booster Pertama Juga Ditingkatkan

Carlos Roy Fajarta
Ketua DPR, Puan Maharani mendukung program pemberian dosis keempat vaksin Covid-19 atau booster kedua yang saat ini diprioritaskan untuk tenaga kesehatan (nakes). (Foto: Istimewa)

Puan pun menyoroti tren kasus kematian akibat Covid-19 yang naik. Indonesia sebenarnya sudah berhasil menekan kasus kematian Covid-19 yang diyakini berkat masifnya program vaksinasi.

“Tetapi penurunan antibodi setelah enam bulan vaksinasi dikhawatirkan dapat membuat warga kembali rentan terserang Covid-19. Apalagi menurut para ahli, Omicron varian BA.5 kemungkinannya lebih tinggi memicu reinfeksi,” ujar Puan.

“Para ahli menyebutkan dibutuhkan dosis keempat untuk kembali menguatkan kekebalan tubuh agar imunitas masyarakat tetap terjaga, dan tentunya langkah ini bisa menjadi upaya mengurangi penyebaran varian Covid-19 yang baru,” kata mantan Menko PMK tersebut.

Puan juga mengingatkan pemerintah untuk lebih serius dalam meningkatkan cakupan vaksinasi. Hal ini lantaran cakupan vaksinasi dosis ketiga atau booster pertama masih berada di angka 25 persen dari target per Juli 2022. Angka tersebut jauh di bawah cakupan 2 dosis vaksin sebelumnya.

“Dengan masih rendahnya cakupan vaksin dosis ketiga atau booster pertama, DPR menilai pemerintah perlu melakukan upaya khusus dan sosialisasi yang lebih optimal. Termasuk dengan menggandeng pihak swasta maupun berbagai kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program vaksinasi booster,” tutur Puan.

Putri Megawati Soekarnoputri itu menyebut rendahnya cakupan booster pertama akan berdampak pada kekebalan komunitas, terutama di tengah pemulihan ekonomi nasional. Sementara, kata Puan, mobilitas masyarakat saat ini telah kembali normal. 

“Intervensi melalui kebijakan yang mewajibkan booster harus lebih diperbanyak. Dengan begitu, kesadaran masyarakat untuk menerima vaksin dosis ketiga akan meningkat,” ucapnya.

Editor : Rizal Bomantama
Artikel Terkait
57 tahun lalu

Kepala BGN Diganti, Fraksi PDIP di DPR Minta Tata Kelola MBG Dibenahi

57 tahun lalu

DPR Sahkan RUU P2SK jadi Undang-Undang, Atur Kripto hingga Satgas Pinjol Ilegal

57 tahun lalu

Rupiah Tembus Rp18.000, Ketua Banggar DPR: Seharusnya Maksimal Tidak Lebihi Batas Rp17.600

57 tahun lalu

Nanik S Deyang jadi Kepala BGN Baru, DPR Minta Benahi Tata Kelola dan Pengawasan MBG

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal