Dia menyarankan sejumlah langkah konkret yang bisa diambil pemerintah. Pertama, membuat kebijakan yang melindungi industri media dan pekerjanya, bukan melalui intervensi politik, melainkan dengan menjamin keberlanjutan bisnis dan independensi redaksional.
Kedua, pemerintah perlu mendorong transformasi digital media, baik dari sisi performa platform, interface, maupun kolaborasi antarmedia. Pemerintah juga bisa memberikan akses pada jurnalisme data, agar media dapat menyajikan informasi berbasis data resmi dari lembaga seperti BPS atau kementerian terkait.
"Ketiga, dari sisi masyarakat, pemerintah harus bekerja keras memperkuat literasi digital supaya publik bisa membedakan antara berita hoaks, disinformasi, maupun misinformasi," katanya.
Diah menegaskan, pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat memiliki peran penting agar media bisa bertahan di tengah krisis. Para pelaku industri harus segera berinovasi menghadirkan konsep baru dalam menyajikan informasi terpercaya meskipun dengan keterbatasan biaya.
Dia juga menekankan pentingnya kehadiran pemerintah membuat kebijakan untuk menjamin masa depan jurnalis. Tidak hanya saat jurnalis menjalankan tugas, tetapi juga dari sisi kesejahteraan dan keberlangsungan hidupnya di tengah tekanan industri media.