Tidak hanya itu, setiap anggota Polri wajib memahami criminal justice system dengan berbagai perkembangannya. Selain itu Polri juga seiring dengan perkembangan internet of things (IoT), prioritas berikutnya yaitu memperkuat pertahanan siber (cyber defence).
“Saat ini peretasan ke infrastruktur kritis, pencurian data strategis, spionase, propaganda di media sosial, terorisme dan berbagai ancaman siber lainnya sudah berlangsung di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, banyak negara tengah merumuskan strategi untuk menghadapi ancaman siber,” kata dia.
Kedua macam teknologi tersebut, tutur Nuning, mendorong terjadinya Revolutionary in Military Affairs (RMA) gelombang kedua dengan fokus menghadapi ancaman hybrid warfare.
Karakteristik dan ciri utama dari ancaman ini yaitu kombinasi strategi perang konvensional dan non-konvensional, termasuk serangan siber, tekanan ekonomi, tekanan diplomatik, penggunaan proksi non state actor, propaganda di media sosial hingga pemberontakan yang menyebabkan adanya kudeta terhadap suatu pemerintahan berdaulat.
Maraknya perang kognitif dan perang persepsi yang kerap menggunakan narasi post truth juga membutuhkan penanganan dengan metode yang tepat, agar tak menyebabkan disintegrasi bangsa.
Dia melanjutkan, Indonesia saat ini kerapkali hadapi konflik ideologi yang berwujud anti dan pro Pancasila. Di sini Polri dituntut tegas terhadap segala hal yang yang mengganggu keutuhan NKRI serta segala hal yang berafiliasi dengan radikalisme.
“Terakhir, tidak kalah penting anggota Polri pun harus meningkatkan kemampuan bela diri karena semakin banyaknya anggota Polri diserang orang yang tidak bertanggung jawab,” ucapnya.