“Skema saat ini membuat negara menjadi penyerap utama risiko volatilitas harga sawit global, sementara manfaat terbesar terkonsentrasi pada segelintir produsen biodiesel berskala besar,” ucapnya.
Salah seorang penanggap, Alin Halimatussadiah, analis ekonomi kebijakan LPEM FEB Universitas Indonesia, menunjukkan keadaan yang lebih detail. Selain yang disebutkan Aima, yaitu CPO export loss dan subsidi biodiesel yang membuat beban fiskal sedemikian berat, Alin menunjukkan bahwa subsidi yang diberikan pemerintah dua macam. Satu melalui skema APBN, satunya lagi melalui dana yang disalurkan lewat BPDPKS.
Alin meminta pemerintah untuk mengevaluasi rencana ekspansi B40 ke B50. Selama ini pemerintah menanggung beban subsidi yang besar dan tidak pasti, karena subsidi dihitung berdasarkan selisih harga acuan global CPO dan solar yang dibayarkan dengan biaya pungutan melalui BPDPKS.
Selain itu, pemerintah harus menanggung biaya subsidi untuk menjamin harga tetap biosolar di angka Rp 6.800 yang dibebankan ke APBN.
"Pada skema B40 saja beban subsidi pemerintah sudah berat. Jadi, pemerintah harus memikirkan dan mendesain ulang skema subsidi agar punya tujuan jelas ke arah keterjangkauan harga biosolar atau ke arah produktivitas industri sawit," tuturnya.