Mantan Menko PMK ini juga meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memperhatikan komoditas lain yang mengalami kenaikan harga, seperti cabai rawit dan cabai merah. Dengan antisipasi yang tepat, diharapkan persoalan tidak berlarut-larut sekaligus untuk mencegah harga bahan pokok lain mengalami kenaikan harga.
"Pemerintah harus memastikan bahwa pemantauan pasar bersifat aktif, melibatkan pengawasan harga, stok, dan ketersediaan beras di pasar lokal dan nasional. Informasi yang akurat dan real-time adalah kunci dalam mengambil keputusan yang tepat," tegas Puan.
“Jika harga komoditas lainnya ikut naik akibat tingginya harga beras di pasaran, tentunya ini akan semakin mempersulit rakyat, terutama masyarakat dari kalangan ekonomi kecil. Hal ini harus dicegah,” imbuh dia.
Di sisi lain, Puan merinci dampak negatif lain yang akan terjadi apabila seluruh kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Seperti meningkatkan biaya hidup bagi masyarakat, khususnya kalangan berpendapatan menengah dan rendah.
"Terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah, ini dapat menjadi beban finansial yang besar dan menyulitkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan. Mereka mungkin harus mengurangi konsumsi bahan makanan lainnya demi mengakomodasi kenaikan harga beras," ujar Puan.
Kenaikan harga beras juga sempat disorot oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar cadangan beras tersedia minimal 2 juta ton hingga akhir tahun untuk mengendalikan harga beras. Bahkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana mengimpor beras dari India untuk mengantisipasi berkurangnya cadangan beras tanah air.
"Banyaknya lahan pertanian yang gagal panen akibat kekeringan di musim kemarau panjang ini menjadi salah satu penyebabnya. Kami mendorong pemerintah untuk menguatkan sistem pertahanan pertanian di tengah musim kemarau," katanya.