Menurutnya, lambatnya pelaksanaan eksekusi juga menjadi perhatian MA yang berusaha melakukan perbaikan melalui regulasi internal terkait prosedur eksekusi sebagai solusi jangka pendek. Namun, perbaikan yang lebih holistik dan komprehensif yang melibatkan pemerintah, DPR dan lembaga yudikatif juga diperlukan.
“Antara lain pembuatan peraturan perundang-undangan yang khusus tentang eksekusi serta pembentukan unit khusus eksekusi di Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai central autority pelaksanaan eksekusi,” ucapnya.
Salah satu praktisi hukum, Juniver Girsang menilai keberadaan police justice dalam pelaksanaan eksekusi dan lainnya sangat tepat. Sebab kata dia, pelaksanaan putusan itu merupakan akhir bagi masyarakat yang mencari keadilan hukum.
“Karena permasalahan dalam pelaksanaan putusan sebagai wujud akhir masyarakat mencari keadilan, selalu menjadi hambatan dalam pelandaan eksekusi, yang membuat masyarakat pencari keadilan merasakan tidak ada kepastian hukum,” kata Juniver.