Maneger menuturkan, pelanggaran ham berat masa lalu juga perlu dituntaskan. Dia menilai isu ini selalu menjadi alat politik di setiap pemilu karena tidak pernah dituntaskan.
Dia juga meminta kesungguhan pemerintahan Prabowo atas pemberantasan korupsi. Dirinya mendorong masa depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperhatikan dengan merevisi UU KPK serta mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Dia pun meminta lembaga HAM seperti Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI dan Komisi Nasional Disabilitas diperkuat. Pemerintahan Prabowo harus berkomitmen agar berbagai lembaga HAM jangan sampai dilemahkan.
Selain itu, kata dia, indeks HAM juga perlu ditingkatkan. Pasalnya skor rata-rata Indeks HAM 2023 hanya 3,2, turun 0,1 dari tahun sebelumnya.
"Menunaikan janji pada Masyarakat Adat. Penurunan skor pada hak atas tanah sebesar -1,5 dibanding Indeks HAM 2019 dan -0,3 dibanding pada Indeks HAM 2022 menjadi implikasi dari masih menjalarnya konflik agraria," kata Maneger.