Dia mengatakan karakteristik wilayah penugasan juga perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan kesejahteraan prajurit. Menurutnya, pendekatan yang bersifat seragam belum tentu mampu menjawab kebutuhan di setiap daerah yang memiliki tantangan berbeda.
“Setiap wilayah memiliki karakteristik tersendiri. Ada wilayah dengan cakupan geografis luas, ada yang berbentuk kepulauan, ada juga yang memiliki tingkat biaya hidup relatif tinggi. Karena itu, kebijakan dukungan operasional maupun kesejahteraan perlu mempertimbangkan kondisi objektif di lapangan,” jelasnya.
Dalam perspektif pertahanan modern, lanjut Yudha, kekuatan pertahanan tidak hanya ditentukan oleh alutsista maupun sistem persenjataan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia yang menjalankan fungsi pertahanan negara hingga level paling bawah.
“Kita sering berbicara mengenai penguatan sistem pertahanan negara, tetapi di saat yang sama perlu dipahami bahwa keberhasilan sistem tersebut juga ditopang oleh personel yang menjalankan tugas langsung di tengah masyarakat. Karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan personel harus dipandang sebagai bagian dari investasi terhadap efektivitas pertahanan nasional,” pungkasnya.