“Saya melihat bahwa persoalannya bukan semata-mata mengenai angka tunjangan, tetapi bagaimana negara memastikan prajurit yang berada di garis terdepan pelaksanaan tugas teritorial memiliki dukungan yang memadai agar tugas dapat berjalan secara optimal,” ujar dia.
Yudha menilai dukungan operasional bagi personel di lapangan perlu dievaluasi secara berkala. Menurutnya, terdapat Babinsa yang menerima tunjangan operasional berkisar sekitar Rp900.000 per bulan.
Dia menilai jumlah masih perlu disesuaikan dengan tantangan wilayah, luas jangkauan binaan, serta kebutuhan operasional yang terus berkembang.
“Wilayah jangkau mereka cukup luas dan tugasnya juga berat. Ada personel yang setiap hari harus hadir langsung di tengah masyarakat dengan kondisi wilayah yang berbeda-beda. Karena itu, perlu ada perhatian yang lebih proporsional terhadap dukungan yang mereka terima,” tuturnya.
Yudha mengatakan dalam kunjungan kerja Komisi I DPR ke Kodam XV/Pattimura sebelumnya juga ditemukan tantangan serupa, khususnya pada wilayah kepulauan dengan tingkat mobilitas tinggi dan biaya operasional yang relatif besar. Kondisi geografis seperti Maluku dan Maluku Utara dinilai memberikan tantangan tersendiri bagi personel yang bertugas di lapangan.