JAKARTA, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi undang-undang. Kesepakatan tercapai dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Para legistlator menyetujui perubahan beleid itu setelah Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi menyampaikan laporan penyusunan RUU Kementerian Negara.
Setelah itu, Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus yang bertindak sebagai pimpinan rapat meminta persetujuan peserta rapat menyetujui usulan RUU Kementerian Negara untuk disahkan menjadi undang-undang.
"Selanjutnya kami tanyakan kepada fraksi-fraksi apakah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan penyempurnaan rumusan sebagaimana di atas apakah dapat disetujui menjadi UU?" ucap Lodewijk.
"Setuju," jawab peserta rapat yang hadir.
Diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah telah menyepakati tingkat I atas revisi UU Kementerian Negara pada Senin (9/9/2024). Tak ada penolakan dari sembilan fraksi terhadap pengesahan perundang-undangan tersebut.