Anak Dandim Gagal Ujian TKA, Wali Kota Bima Mediasi Orang Tua Siswa dan Disdik
BIMA, iNews.id – Wali Kota Bima, Rahman H Abidi, turun tangan langsung memediasi polemik administrasi pendidikan di SDN 19 Rabangodu Utara.
Mediasi darurat digelar menyusul mencuatnya kasus enam siswa kelas VI, termasuk putra Dandim 1608/Bima, yang gagal mengikuti Tes Kompetensi Akademik (TKA) 2026 karena tidak terdaftar di sistem Dapodik.
Pertemuan tertutup yang berlangsung di ruang LPBJ Kantor Wali Kota Bima, Senin pagi (6/4/2026), dihadiri oleh para orang tua siswa terdampak, Dinas Dikpora, kepala sekolah lama dan baru, serta operator sekolah.
Dandim 1608/Bima, Letkol Samuel Limbongan, mengungkapkan kekecewaannya dalam forum tersebut. Ia menyebut anaknya adalah siswa pindahan dari Kota Malang dengan dokumen kepindahan yang sah dan lengkap.
20 Contoh Soal Kekongruean dan Jawabannya yang Sering Muncul di Ujian Nasional
"Anak saya pindahan dari Malang, berkasnya sudah dicabut resmi. Pertanyaannya, ini masalah di dinas atau di sekolah? Sistem sudah terkunci sejak 28 Februari, tapi kami baru dikabari 1 April. Terkesan ditutup-tutupi," kata Letkol Samuel dilansir dari iNews Lombok, Senin (6/4/2026).
Ia menilai ada indikasi ketidakberesan administrasi yang sistemik sehingga hak dasar anaknya untuk mengikuti ujian pada 20 April mendatang terabaikan akibat kecerobohan oknum tertentu.
Fakta yang lebih mengejutkan mencuat dari wali murid lainnya, AIPTU Muh. Syamsul Hardi atau yang akrab disapa Om Once. Anggota Polri ini geram lantaran anaknya yang sudah bersekolah di SDN 19 sejak kelas 1 SD justru tidak tercatat dalam sistem resmi.
"Anak saya sekolah di situ sejak kelas 1, bahkan pernah berprestasi membawa nama sekolah. Berarti selama ini anak saya pakai data siluman? Sekarang sudah kelas VI malah tidak punya nama," cetus Om Once dengan nada tinggi.
Buntut dari kekecewaan ini, Om Once mengaku telah melaporkan kasus dugaan kelalaian administratif tersebut ke Polres Bima Kota untuk diproses secara hukum.
Rahman H Abidi, mengapresiasi keberanian para orang tua yang menyuarakan ketimpangan ini. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dan segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap akar masalah.