JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua DPRSufmi Dasco Ahmad merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertegas kewajiban partai politik memenuhi kuota minimal 30 persen calon legislatif perempuan dalam pemilu. Dia memastikan, putusan itu akan dimasukkan ke revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).
"Ya kalau keputusan MK itu kan final dan mengikat. Jadi saya pikir nanti kita akan masukkan ke dalam revisi Undang-Undang Pemilu," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Dasco menyampaikan, sebenarnya syarat keterwakilan caleg perempuan ini sebelumnya sudah berlaku di beberapa pelaksanaan pemilu sebelumnya. Bahkan, KPU sebagai penyelenggara biasanya melakukan koreksi apabila syarat tersebut belum terpenuhi.
Namun kali ini, ketentuan syarat itu dikuatkan dengan adanya putusan MK yang menyatakan bahwa partai politik bisa digugurkan sebagai peserta pemilu apabila tidak memenuhi syarat tersebut.
"Kita pikir tentunya masih banyak perempuan yang mempunyai kapasitas yang sebenarnya sudah banyak contohnya yang dapat diandalkan untuk memenuhi kuota perempuan tersebut untuk menjadi legislatif, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun DPR RI," ujarnya.