Sementara itu, menanggapi sorotan dari Purbaya, BTN tetap menyatakan optimitisnya bahwa Penempatan Uang Negara (PUN) sebesar Rp25 triliun akan terserap habis sesuai jadwal yang direncanakan.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa proses penyaluran memang bersifat bertahap seiring dengan pipeline kredit yang telah disusun perseroan.
“BTN telah menyiapkan pipeline kredit yang kuat di berbagai segmen, mulai dari korporasi, komersial, UMKM, konsumer, hingga syariah. Dapat kami sampaikan bahwa total pipeline yang tersedia mencapai sekitar Rp27,5 triliun, atau lebih besar dari dana PUN yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun. Pipeline tersebut siap untuk mendapatkan pencairan sesuai yang telah dijadwalkan,” ucap Nixon.
Nixon memaparkan detail realisasi serapan hingga akhir September 2025:
"Dapat kami sampaikan bahwa total pipeline yang tersedia mencapai sekitar Rp27,5 triliun, atau lebih besar dari dana PUN yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun. Pipeline tersebut siap untuk mendapatkan pencairan sesuai yang telah dijadwalkan," ujarnya.
Nixon menambahkan, per September 2025, dari dana Rp25 triliun yang ditaruh Kemenkeu di BTN, sudah disalurkan untuk kredit sebesar Rp10,5 triliun atau sekitar 42 persen.
Namun, yang baru di-reimburse oleh Kemenkeu hanya sebesar Rp4,5 triliun.
"Sisanya akan kita tagihkan bulan Oktober ini,” katanya.
Nixon menuturkan, penyerapan yang masih relatif lambat pada tahap awal disebabkan mayoritas portofolio BTN yang bersifat khusus, yaitu pembiayaan ke sektor perumahan terutama Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Secara prinsip, KPR memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kredit pada umumnya, mulai dari tahap verifikasi hingga persetujuan kredit.
Dengan kapasitas besar dan likuiditas yang kuat, Nixon optimistis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp25 triliun akan terserap 100 persen pada bulan November 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif, dengan pembiayaan perumahan rakyat tetap menjadi fokus utama BTN.