Menurut Sudewo, selama 14 tahun terakhir tarif PBB tidak pernah disesuaikan, sementara pendapatan dari sektor ini stagnan di angka Rp29 miliar per tahun.
“Kabupaten Pati itu lebih besar dari Jepara, Rembang, dan Kudus, tapi pendapatan PBB kita jauh di bawah mereka,” ujarnya.
Kenaikan ini, lanjutnya, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membiayai berbagai program prioritas seperti infrastruktur, rumah sakit, pertanian dan perikanan.