”Tidak berhenti di situ, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjadi lahan untuk mentransmisikan paham radikalisme. Tidak kurang dari 4 persen TNI dan Polri turut terpapar dengan paham yang membahayakan negara Pancasila," ucap Bamsoet.
Karena itu, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menegaskan, toleransi harus menjadi kebutuhan bagi semua elemen bangsa, karena kebhinnekaan adalah elemen pembentuk bangsa. Jadi, kebhinnekaan bukan hanya fakta sosiologis yang hanya diterima sebagai sesuatu yang given, tetapi harus terus menerus dirawat.
Kesadaran kebangsaan yang mengkristal, kata Bamsoet, lahir dari rasa senasib dan sepenanggungan akibat penjajahan, telah berhasil membentuk wawasan kebangsaan Indonesia seperti yang tertuang dalam Sumpah Pemuda pada 1928, yaitu tekad bertanah air satu dan berbangsa satu serta menjunjung bahasa persatuan, Indonesia.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, ketidakmampuan dan ketidaksiapan sebagian masyarakat untuk menerima kemajemukan tersebut telah mengakibatkan terjadinya berbagai gejolak yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
Hal ini telah terjadi sejak awal kemerdekaan hingga reformasi, selalu ada dalam bentuk, motif, dan gerakan yang berbeda-beda. Agama sebagai salah satu jenis identitas yang sifatnya majemuk di Indonesia, juga turut melahirkan berbagai gejolak tersebut, bahkan di antaranya cenderung bersifat radikal.
"Ekspresi keagamaan di ruang publik yang intoleran dengan sendirinya mengancam segi-segi kemajemukan yang kita miliki. Hari ini, bukan hanya kemajemukan kita yang terancam, tetapi juga ancaman ideologis terhadap negara Pancasila menjadi nyata adanya,” tutur Bamsoet.
Karena itu, Bamsoet ingin kembali menggarisbawahi bahwa prakarsa dan intervensi untuk mereduksi ancaman tersebut saat ini menemukan urgensinya.