Fajar menegaskan, MK masih mengejar sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), sehingga tidak fokus soal fasilitas hakim.
"Kita concern di sini (PHPU) dulu, kita dikejar waktu ini. Ini (fasilitas) soal-soal yang teknis tapi penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rentang waktu," katanya.
Sebelumnya, Anwar Usman dicopot dari Ketua MK dan digantikan Suhartoyo. Anwar dinyatakan melanggar etik terkait putusan batas usia capres-cawapres yang membuat keponakannya yakni Gibran Rakabuming Raka bisa mendaftar cawapres 2024.
Pencopotan Anwar Usman berdasarkan putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK). MKMK juga memutuskan, Anwar Usman tidak boleh menjadi hakim perkara PHPU.