Apakah hal di atas terjadi katena ingin memaksakan "janji" yang diucapkan di iklan-iklan elektroniknya? Bisa saja terjadi. Karena sebagaimana diketahui bersama dan sudah menjadi rahasia umum, salah satu narasi di iklan elektroniknya tersebut (selain "menang, pasti menang") adalah "Di 2024 masuk Senayan". Artinya batas Parliamentary Threshold sebesar 4 persen mau tidak mau harus dilewati agar tidak malu karena telanjur diucapkannya secata terstuktrur kemarin.
Pembuatan iklan elektronik yang masif ditayangkan di banyak media elektronik tsb tentu juga bukan hal yang kebetulan, pasti sudah dirancang secara sistematis karena menyangkut pejabat negara yang digunakan dalam sosok iklannya.
Kesimpulannya, anomali ini terjadi secara tidak wajar dan sulit dimengerti oleh akal orang waras (apalagi sekelas profesor yang sampai "tidak paham" di atas). Terlebih "didukung" oleh karut marutnya Sirekap yang menambah peluang hal tersebut terjadi.
Oleh karenanya statement saya tetap tegas dan tidak berubah: Segera audit forensik IT KPU dan sekaligus audit investigatif Sirekap, karena jika auditornya independen dan terpercaya, pasti akan menemukan "backdoor" yang sudah selama ini disebut-sebut sebagai hal teknis yang dapat dimanfaatkan secara politik. Sebab jika KPU menolak audit tersebut, jelas-jelas telah terjadi pelanggaran serius terhadap UU KIP (Keterbukaan Infornasi Publik) Nomor 14/2008, selain UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) No. 27/2022 saat diketahui bahwa data-data yang disimpan sempat ditaruh dalam cloud milik Aliyun Computing Alibaba.com Singapore (sebelum dipindah diam-diam) ke Indonesia kemarin.