"Jadi Bapak-Ibu bisa lihat, paling banyak terjadinya itu di kesehatan lanjutan, itu blokirnya cukup besar. Kemudian di kesehatan primer juga ada order triliunan, dan Ditjen Farmasi dan Alkes, ya. Itu yang terjadi blokirnya besar-besar, sama P2P. Jadi menyebabkan kenapa realisasinya jadi rendah," kata dia.
Merujuk data Kemenkes, sedianya ada Rp6,112,6 miliar anggaran terblokir untuk pengadaan obat dan skrinning PHTC TB; Rp1.069 miliar non-quicknwin; Rp710,7 miliar PHTC PKG; Rp708 miliar BLU; Rp321,2 miliar untuk skrinning hipotiroid kongenital (SHK); Rp185,1 miliar untuk PNBP; dan Rp42,7 miliar untuk PHTC RC.
Meski dana masih terblokir, Budi mengkritik langkah Kemenkes. Menurutnya, anggaran itu lebih baik dihilangkan bila ujungnya diblokir.
"Kalau diblokir, jangan dibilang itu dikasih anggarannya dong. Lebih baik di Juni ditarik aja kalau mau. Jadi jangan seakan-akan anggarannya tinggi tapi kita nggak bisa pakai," ucapnya.
"Karena even sebagian pun penyerapan kita ada yang agak terlambat karena blokirnya baru dibuka bulan November. Sehingga ya nggak punya waktu kita untuk bisa merealisasikan anggaran tersebut," tuturnya.