JAKARTA, iNews.id - Aktivis KontraS, Andrie Yunus mengajukan permohonan menjadi pihak terkait dalam uji materi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara ini sebelumnya teregister dalam nomor perkara 260/PUU-XXIII/2025.
Permohonan ini diajukan melalui Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan. Permohonan diajukan sebab Andrie merupakan warga negara yang menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI.
Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, peristiwa penyiraman air keras yang dialami Andrie Yunus merupakan tindak pidana umum. Namun, penanganan perkaranya justru diarahkan ke peradilan militer.
"Kondisi ini menyingkap persoalan mendasar dalam konstruksi hukum peradilan militer di Indonesia, khususnya terkait Pasal 9 angka (1) UU Peradilan Militer yang menggunakan frasa 'tindak pidana' tanpa membedakan antara tindak pidana militer dan tindak pidana umum," ujar kuasa hukum Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan, Fadhil Alfathan, dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026).
Fadhil menilai, ketidakjelasan norma tersebut telah membuka ruang perluasan yurisdiksi peradilan militer secara berlebihan. Akibatnya, prajurit yang melakukan kejahatan umum tetap diadili dalam forum militer, bukan di peradilan umum yang lebih independen dan terbuka.