Menurutnya, di era Prabowo malah terjadi lonjakan anggaran untuk sektor pendidikan dibandingkan tahun sebelumya.
Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta (BEM FISH UNJ) Rehan Syah, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi secara menyeluruh karena berpotensi menimbulkan dampak fiskal dalam jangka panjang serta belum memberikan manfaat ekonomi yang merata kepada masyarakat.
“Coba kita analisis kawan-kawan bagaimana MBG dalam jangka panjangnya itu menggerus masyarakat, menggerus pajak rakyat. Kemudian, dalam implementasinya supplier yang berputar itu-itu lagi. Sehingga yang cuci ompreng tetap gajinya segitu-gitu aja, dalam artian tetap miskin, yang punya dapur itu tambah kaya,” kata Rehan.
Menurutnya, terdapat kontradiksi antara manfaat jangka pendek dan dampak jangka panjang dari program tersebut. Di satu sisi, MBG dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan baru, tetapi di sisi lain berpotensi membebani anggaran negara yang bersumber dari pajak masyarakat.
“Jadi di sini ada kontradiktif bagaimana jangka pendek kita memang membuka lapangan pekerjaan tetapi secara jangka panjang itu menggerus pajak rakyat, menggerus dana dari pendidikan juga, dan juga supplier dan juga perputarannya di situ-situ saja,” ujarnya.