JAKARTA, iNews.id - Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan menilai, laporan polisi yang dilayangkan GAMKI terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), tak akan naik ke tingkat penyidikan. Menurutnya, laporan itu tak memenuhi unsur tindak pidana.
Hal itu diungkapkan Ade dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Kisruh, Video Ceramah Dipotong, JK: Saya Difitnah' di iNews, Selasa (28/4/2026). Dalam hukum, kata dia, harus ada dua syarat agar laporan polisi ditindaklanjuti ke tahap penyidikan, yakni objektivitas dan subjektivitas.
"Laporan itu harus ada unsur dua ini tadi. Nah, unsur subjektifnya ini nggak ada, niatnya nggak ada. Kalau unsur objektif, peristiwa pembicaraannya ada, yang dikutip dianggap bersalah ketika memotong. Kan itu intinya. Iya kan? Ketika dipotong ini menjadi persoalan, jadi salah di dalam pemahaman kata-kata tadi," ucap Ade.
Untuk itu, dia menilai, laporan polisi ini tak perlu dilanjutkan. Pasalnya, Ade menilai, akan buang-buang waktu bila laporan ini tetap diteruskan.
"Teman-teman GAMKI kalau misalkan mau melanjutkan, monggo. Saya tidak memiliki kapasitas untuk melarang," katanya.