Meski mungkin terdengar baru, konsep ekonomi biru sebenarnya sudah tercetus sejak 1972, melalui konferensi PBB di Stockholm. Bank Dunia misalnya, mengartikan ekonomi biru sebagai pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian, dan pekerjaan sembari menjaga kesehatan ekosistem laut.
Kontribusi sektor maritim ke perekonomian global ini ternyata tidak main-main. World Wildlife Fund (WWF) mencatat, potensi yang dapat diraih dengan pendekatan ekonomi biru mencapai USD 24 triliun atau setara dengan Rp319 triliun. Tidak dapat dipungkiri wilayah laut Indonesia sangat luas dengan potensi kekayaan yang melimpah, merupakan sektor yang bisa menjadi tumpuan perekonomian.
Dari sektor perikanan telah menyumbang 270 miliar USD setiap tahun ke global Gross Domestic Product (GDP) atau total dari seluruh penjualan barang atau jasa sebuah negara. Sedangkan pengangkutan barang melalui jalur laut pertumbuhannya mencapai 80 persen, dan diprediksi akan bertambah dua kali lipat pada 2030.
Pertanyaannya, bagaimana negara kita mengimplementasikan konsep ekonomi biru? Pada 2012, Presiden SBY pernah mencanangkan cita-cita Indonesia untuk menjadikan laut sebagai kekuatan guna mewujudkan keamanan nasional, kemandirian ekonomi serta peningkatan sumber daya maritim.
Presiden Jokowi pun memiliki kebijakan yang mulai mengarah untuk mendukung ekonomi biru. Sebut saja pembukaan tol laut dan pembatasan illegal fishing untuk meningkatkan pendapatan dari perikanan sampai meningkatkan wisata bahari. Pemerintah bahkan telah menyusun strategi penerapan ekonomi biru guna memulihkan kesehatan laut serta mempercepat pertumbuhan ekonomi kelautan yang berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah.