Berdasarkan data organisasi kesehatan dunia atau WHO, pada tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat kedelapan di Asia Tenggara dengan tingkat kematian akibat kecelakaan lalu lintas, dengan data kematian mencapai 12,2 persen dari 100.000 populasi.
Hal ini tentu saja dapat diminimalisasi dengan beralihnya kebiasaan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum. Saat ini, peran pemerintah sangat penting dalam hal pembangunan infrastruktur transportasi, baik dari kualitas armada maupun fasilitas yang memudahkan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.
Namun, tantangan selanjutnya adalah besarnya anggaran dan biaya yang harus dibayar untuk membangun sebuah sistem transportasi tersebut. Dengan keadaan melemahnya seluruh ekonomi di dunia pasca pandemi berlangsung, pemerintah perlu bijak dalam menetapkan prioritas pembangunan.
Keadaan ini tentunya tak hanya dihadapi Indonesia. Banyak negara lain dengan kondisi yang relatif sama, tapi cukup berhasil mengatasi masalah kemacetan tersebut dengan mengembangkan transportasi umum yang memadai.
Indonesia tentunya dapat mencontoh hal positif tersebut untuk kebaikan bagi generasi selanjutnya. Namun, jika keputusan sudah dibuat, seharusnya konsisten dengan hal tersebut agar kita tak kembali mendengar hal buruk semacam proyek mangkrak, dan hal-hal negatif lainnya yang hanya menghabiskan anggaran negara.