Anggota Komisi VII DPR RI Sartono ikut berpendapat, bahwa program konversi ini harus diperhitungkan dengan matang agar tidak membebani masyarakat. Ia mengingatkan pemerintah agar membuat kajian mendalam sebelum benar-benar menjadikan uji coba ini sebagai kebijakan nasional. Jangan sampai terulang kasus konversi energi dari minyak tanah ke LPG pada 2007 yang persoalannya tidak diselesaikan hingga sekarang.
Menjawab hal itu, Kementerian ESDM memastikan masyarakat tidak akan dikenakan beban jika berpindah dari gas LPG ke kompor listrik. Masyarakat justru bisa lebih menghemat biaya masak hingga 10–15 persen. Kementerian ESDM juga bakal mengurangi konsumsi gas LPG 3kg dan menggantinya dengan kompor listrik secara bertahap.
Program konversi dari kompor LPG ke kompor induksi ini sesungguhnya diharapkan tidak hanya dapat memangkas defisit neraca perdagangan. Namun, bisa menjadi jalan alternatif untuk dapat menyelesaikan permasalahan subsidi energi yang selama ini dinilai kurang tepat sasaran.
Untuk itu, pemerintah harus dapat meyakinkan keamanan penggunaan kompor listrik, selain mungkin menyediakan barangnya yang gratis kepada konsumen pengguna elpiji 3kg. Bahkan jika perlu, PLN bisa memberlakukan tarif listrik khusus terhadap golongan ini. Apabila hal ini mampu dipenuhi, konversi kompor gas ke listrik akan dapat diterima masyarakat, serta terhindar dari berbagai kontroversi.
Fakta: Setelah “berhasil” memangkas anggaran subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang membengkak, kini pemerintah kembali mengkaji anggaran untuk subsidi LPG tabung 3kg. Anggaran untuk subsidi gas tabung hijau ini diklaim mencapai lebih dari Rp149 triliun atau setara 192,61 persen dari postur APBN 2022.