Koalisi tersebut juga langsung membentuk tim teknis yang mulai bekerja pekan ini untuk menyiapkan kajian, menyusun konsep, serta melakukan komunikasi dengan pemerintah maupun DPR.
Andi Gani juga meminta DPR membuka secara transparan proses penyusunan naskah akademik RUU Ketenagakerjaan.
"Kami ingin tahu persis draft akademik itu siapa yang menyusun. Informasi yang kami terima memang berasal dari Badan Keahlian DPR. Karena itu, kami meminta semuanya dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan polemik," ungkapnya.
Dia menegaskan, buruh menginginkan UU Ketenagakerjaan yang mampu memberikan keadilan bagi pekerja sekaligus menjaga kepastian bagi dunia usaha. Karena itu, pembahasannya tidak boleh dilakukan secara terburu-buru.
"Kami tidak ingin pembahasannya kebut semalam. Kami memilih dialog dan duduk bersama mencari solusi. Tetapi kalau aspirasi buruh tidak didengar, kami tidak menutup kemungkinan melakukan aksi besar," tutur dia.