JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen menata kembali pengelolaan air bersih di Jakarta. Penataan ini demi kepentingan warga sekaligus menjadi upaya untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai larangan swastanisasi pengelolaan air.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku akan meminta Tim Gubernur untuk Percepatan pembangunan (TGUPP) melakukan reviu atas semua aturan mengenai pengelolaan air bersih di ibu kota. "Untuk memastikan kami menaati semua putusan MA. Kedua, kami juga akan review overall perjalanan penyediaan air di Jakarta," ucap Anies di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (25/3/2018).
Anies menjelaskan, Pemprov DKI akan membuat tim kecil untuk penyediaan air bersih bagi seluruh warga Jakarta. Bukan sekadar tim kecil, tetapi paling penting adalah roadmap penataan itu lengkap.
Kendati demikian, mantan Rektor Universitas Paramadina ini belum dapat memastikan kapan tim tersebut dibuat dan mulai bekerja. Menurut dia, langkah pertama adalah mencari anggota tim agar bekerja lebih baik ke depannya.
"Mudah-mudahan lebih awal, lebih baik ya, segera mungkin (timnya akan dibuat). Kami gak mau buru-buru, besok atau lusa. Sekarang lagi dicari komposisinya supaya enggak ada yang terlewat. Jangan sampai kita membuat tim ada yang terlewat," kata dia.