JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di 25 titik guna mengurai kemacetan. Politisi Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Johannes Saragih menilai pemerintah perlu memperbaiki transportasi umum sebelum menerapkan ERP.
Hal tersebut dilakukan agar masyarakat tidak hanya menjadikan ERP sebagai satu-satunya pilihan. Masyarakat dapat memilih transportasi umum jika tidak ingin menggunakan ERP.
"Apakah zona-zona yang akan diterapkan ERP itu sudah ada alternatif koridor untuk orang yang tidak mau memakai ERP, itu satu. Kedua, apakah untuk transportasi umum sudah sangat tersedia di situ?" kata Johannes dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Minggu (5/2/2023).
Johannes menegaskan ERP dapat diterapkan ketika seluruh wilayah Jakarta sudah terjangkau transportasi umum. Dia mengingatkan, nyatanya hingga saat ini masih banyak titik di Jakarta yang tidak terjangkau transportasi umum.
Banyak masyarakat yang justru memilih kendaraan pribadi, karena harus memutar jauh jika menggunakan transportasi umum.
"(ERP bisa diterapkan) kalau transportasi umumnya sudah bagus, dan sudah terintegrasi untuk meng-cover wilayah bukan hanya Jakarta," ucapnya.