YANGON, iNews.id - Uni Eropa (UE) siap menjatuhkan sanksi kepada 11 pejabat junta militerMyanmar yang terlibat dalam kudeta 1 Februari lalu. Penggulingan kekuasaan Aung San Suu Kyi itu berimbas pada ditembaknya 250 warga yang berunjuk rasa menentang kudeta.
Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Josep Borrell, menyampaikan rencana penjatuhan sanksi tersebut dalam pertemuan para menteri luar negeri negara blok itu di Brussel, Senin (22/3/2021). Nama-nama pejabat tersebut akan diumumkan setelah sanksi resmi diputuskan oleh para menteri.
Para diplomat UE mengatakan, beberapa perusahaan di bawah kendali militer negara Asia Tenggara itu seperti Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC) juga akan menjadi sasaran sanksi, yaitu berupa larangan bagi investor dan bank UE untuk melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan itu.
Perusahaan tersebut berperan dalam perekonomian Myanmar, mulai dari sektor pertambangan dan manufaktur, makanan dan minuman, perhotelan, telekomunikasi hingga perbankan. Bisnis tersebut bagian dari pembayar pajak terbesar Myanmar, dan menjalin kemitraan dengan berbagai perusahaan asing.
"Jumlah warga sipil yang tewas sudah mencapai angka yang tak tertahankan, itulah sebab kami tidak dapat menghindari pemberian sanksi. Kami tidak bermaksud untuk menghukum rakyat Myanmar, tapi kepada mereka yang terang-terangan melanggar hak asasi manusia (HAM)," ujar Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, dalam pertemuan tersebut, dikutip Reuters pada Senin (22/3/2021).