Rencana yang dibahas Trump dan Netanyahu itu sebenarnya bukan hal baru dan telah ditolak oleh Pemerintah Otoritas Palestina, negara-negara Arab, dan Hamas. Negara-negara Arab berulang kali menegaskan tidak akan ambil bagian dalam rehabilitasi pascaperang Gaza tanpa keikutsertaan Pemerintah Otoritas Palestina.
Selain itu, usulan tersebut akan mendapat ganjalan karena Hamas menolak keluar dari Gaza. Hamas masih memiliki basis dukungan yang besar di Jalur Gaza, ketimbang faksi-faksi politik yang mengisi Pemerintah Otoritas Palestina.
Pengakuan kedaulatan Israel atas Tepi Barat juga akan memicu perdebatan sengit karena jelas-jelas melanggar hukum internasional. Ini merupakan pelegalan AS atas perampasan tanah Palestina oleh Israel.
Dengan berakhirnya perang di Gaza serta komitmen Israel terhadap solusi dua negara, Arab Saudi maupun Suriah diyakini akan menormalisasi hubungan dengan Israel di bawah Perjanjian Abraham. Setelah itu negara-negara Arab dan Muslim lainnya akan menyusul.