China berkali-kali mengkritik AS karena dianggap terlalu memaksakan konsep keamanan nasional. Dia menegaskan AS tidak akan menemukan bukti bahwa TikTok melanggar keamanan nasional. Sebaliknya, para pejabat AS dituduh menyalahgunakan kekuasaan untuk mengusir perusahaan tersebut.
Wang sebelumnya mengatakan, bentuk intimidasi yang dilakukan AS dengan menggunakan cara ini bisa mengganggu tatanan perdagangan internasional yang pada akhirnya bisa menjadi bumerang.
“Upaya AS meningkatkan cara penanganan terhadap masalah ini membuat dunia melihat dengan jelas, apakah persaingan berbasis aturan yang dilakukan Amerika bermanfaat bagi dunia atau hanya menguntungkan diri sendiri,” tuturnya.
Para anggota DPR AS menyuarakan kekhawatiran bahwa data pengguna TikTok di AS bisa dibocorkan ke pemerintah China.
Saat ini diperkirakan sekitar 170 juta orang pengguna TikTok di AS. Pengesahan RUU itu mendatangkan masalah bagi DPR. Para anggota dewan mengeluh kantor mereka diserang panggilan telepon dari para pengguna TikTok yang menentang RUU tersebut.
CEO TikTok Shou Zi Chew mengatakan, perusahaan tidak pernah membagikan atau mendapat permintaan untuk membagikan data pengguna AS kepada pemerintah.
"TikTok juga tidak akan memenuhi permintaan seperti itu jika ada," ujarnya.