Keputusan kabinet untuk mengusulkan status darurat terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian atas kendali PM Muhyiddin atas parlemen menjelang rapat paripurna APBN Malaysia 2021 yang akan diajukan pada 6 November.
Koalisi Perikatan Nasional (PN) pimpinan Muhyiddin memerintah negeri jiran dengan suara mayoritas tipis dari 113 anggota parlemen di Majelis Rendah Malaysia—yang beranggotakan 222 orang. Kepemimpinan perdana menteri dari Partai Bersatu itu tengah menghadapi sejumlah mosi tidak percaya dari para pesaingnya.
Muhyiddin juga menghadapi tantangan dari Pemimpin Oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, yang pada akhir bulan lalu mengklaim suara mayoritas parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.
Sementara UMNO, partai terbesar di PN, mengancam akan meninggalkan aliansi tersebut, meski kemudian mencabut ancamannya dan menyatakan dukungan penuhnya kepada PN.
Beberapa sumber pemerintah mengatakan, jika status darurat ditetapkan raja, itu akan mencegah parlemen mengadakan rapat paripurna APBN. Status darurat juga mencegah negara mengadakan pemilu di saat pandemi kalau-kalau pemerintah Muhyddin gagal mengesahkan APBN dan membuktikan kekuatan mayoritasnya di parlemen.