KUALA LUMPUR, iNews.id – Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob bertemu dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres. Dia pun kembali meminta pimpinan organisasi dunia itu menghilangkan hak veto di PBB.
“Saya angkat kekecewaan Malaysia atas isu Palestina dan Myanmar, khususnya Rohingya, yang sudah berlangsung lama dan sepertinya belum ada solusi,” ungkap Ismail Sabri melalui akun Twitter resminya yang diakses dari Kuala Lumpur, Senin (26/9/2022).
Menurut dia, kegagalan penyelesaian isu-isu konflik tersebut karena adanya hak veto dari negara yang berkekuatan besar.
Karenanya, dia berkeras bahwa hak veto harus dihilangkan, dan PBB harus tegas pada isu-isu luar biasa seperti masalah Palestina dan Myanmar. “Saya menyampaikan harapan saya agar PBB dapat menjadi badan rujukan bagi semua negara di dunia yang menghadapi masalah dan pembawa damai di setiap konflik,” ujar dia.
Hak veto adalah hak istimewa yang dimiliki anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang, atau resolusi organisasi dunia tersebut.
Terdapat lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan sekaligus memiliki hak veto, yaitu China, Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat (AS).