Permintaan agar Sekjen PBB menghilangkan hak veto sebelumnya juga dia sampaikan dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-77 di New York. Menurut dia, masalah besar yang terjadi adalah Dewan Keamanan yang mempraktikkan hak veto, dan sering disalahgunakan oleh kepentingan kekuatan dunia yang memilikinya.
“Itu tidak demokratis dan melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi,” ujar dia.
Hal itu, menurut Sabri, menyebabkan konflik yang terjadi tidak dapat diselesaikan oleh perwakilan tetap Dewan Keamanan PBB.
Sejalan dengan prinsip satu negara satu suara, dia mengatakan kini saatnya menghapuskan hak veto. Sebagai organisasi yang membawa semangat dan simbol demokrasi ke dunia, PBB perlu kembali ke pondasinya.
Dalam pertemuan bilateral dengan Sekjen PBB itu, Ismail Sabri juga menyatakan komitmen dukungan Malaysia yang berkelanjutan kepada PBB, termasuk upaya dari Sekretaris Jenderal untuk menjadikan organisasi dunia itu sebagai organisasi internasional yang lebih efektif dan relevan.