Oleh karena itu G7 akan mendesak Pemerintah Otoritas Palestina yang berkuasa di Tepi Barat untuk memegang kendali Jalur Gaza. G7, kata Tajani, akan mendukung pemerintahan di bawah Otoritas Palestina.
“Sikap kami bertujuan untuk menjamin keamanan negara Israel, kami meminta pembebasan segera para sandera dan mengupayakan deeskalasi untuk membantu warga sipil di Gaza,” kata Tajani.
Meski demikian dia mengakui tak akan mudah bagi pemerintahan yang berkuasa di Tepi Barat saat ini untuk bisa diterima di Gaza. Hamas berkuasa di Jalur Gaza sejak 2006 dan mendapat dukungan kuat dari warga kantong wilayah itu.
Terlebih, hasil survei yang dilakukan lembaga independen di Tepi Barat menunjukkan, popularitas pemerintahan Palestina anjlok, justru Hamas yang semakin didukung. Ini tak hanya berlaku di Gaza, tapi juga Tepi Barat.
Dia menambahkan, para menlu G7 mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan pemukim Yahudi terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Kekerasan, termasuk pembunuhan, telah meningkat sejak 7 Oktober.
PBB dan sebagian besar komunitas internasional menganggap permukiman Yahudi di daerah pendudukan Palestina, bukan hanya ilegal, tapi juga melemahkan upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina melalui solusi dua negara.
AS, Inggris, dan Prancis telah menjatuhkan sanksi kepada para pemukim yang melakukan tindakan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat serta mendesak pemerintahan Zionis berbuat lebih banyak untuk menghentikan agresi tersebut.