Meski demikian pemimpin tertinggi Taliban Haibatullah Akhundzada mengatakan, kelompoknya berkomitmen pada semua hukum internasional, perjanjian, dan komitmen yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Taliban menunjuk Hasan Akhund sebagai perdana menteri. Dia diketahui memiliki hubungan dekat dengan pendiri Taliban Mohammed Omar (Mullah Omar), pemimpin Afghanistan saat Taliban berkuasa pada 1996-2001. Akhund sempat menjabat menteri luar negeri serta wakil perdana menteri ketika Taliban berkuasa. Dia berada di bawah sanksi PBB atas perannya di pemerintatahan saat itu.
Wakil Perdana Menteri dipercayakan kepada Abdul Ghani Baradar yang juga kepala kantor politik Taliban. Jabatan baru Baradar ini mengejutkan beberapa pihak karena dia bertanggung jawab untuk menegosiasikan penarikan pasukan AS saat pembicaraan di Qatar. Baradar juga berperan untuk menampilkan wajah Taliban ke dunia internasional.
Dia menjadi komandan senior Taliban dalam pertempuran melawan pasukan AS dan NATO selama 20 tahun. Baradar pernah ditangkap dan dipenjarakan di Pakistan pada 2010 lalu dibebaskan pada 2018.
Taliban menunjuk Sirajuddin Haqqani sebagai menteri dalam negeri. Dia merupakan anak dari pendiri jaringan Haqqani yang masuk dalam daftar kelompok teroris AS. Sirajuddin juga salah satu orang paling dicari FBI atas tuduhan keterlibatan dalam serangan bom bunuh diri serta hubungannya dengan Al Qaeda. Bahkan FBI mengadakan sayembara senilai 10 juta dolar AS untuk menangkapnya.