Dalam pemilu pada November 2020, partai yang dipimpin Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), merebut 396 dari 476 kursi di majelis rendah (DPR) dan tinggi (Senat) parlemen. Sementara itu partai oposisi, Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan yang juga didukung militer, hanya mendapat 33 kursi untuk majelis rendah dan tinggi.
Militer Myanmar menyatakan akan memegang kekuasaan selama keadaan darurat yakni setahun. Setelah itu pemerintahan di bawah militer akan menggelar pemilu yang baru dan pemenangnya akan mengambil alih pemerintahan.
Berdasarkan UU tahun 2008 , militer secara otomatis mendapat jatah 25 persen kursi di majelis rendah dan tinggi. Aturan ini mulai berlaku di bawah pemerintahan militer sebelumnya.
Dalam pertemuan pada Selasa, Min Aung Hlaing memberi tahu anggota kabinetnya, UEC yang diisi orang-orang baru akan menyelidiki kecurangan pemilu tahun lalu.
"Akan memeriksa data perolehan suara untuk mendapatkan hasil yang benar dan tindakan akan diambil sesuai dengan proses tersebut," kata Min, seperti dilaporkan kembali Associated Press.