KUALA LUMPUR, iNews.id - Perdana Menteri MalaysiaAnwar Ibrahim mengajukan permohonan kekebalan hukum terkait gugatan perdata pelecehan seksual yang dialamatkan kepadanya. Namun, Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan tersebut dan memutuskan bahwa proses hukum tetap akan berlanjut.
Permohonan itu diajukan pada 23 Mei 2025 sebagai bagian dari pembelaan Anwar terhadap gugatan yang dilayangkan mantan asisten penelitinya, Muhammed Yusoff Rawther.
Insiden yang dituduhkan terjadi pada tahun 2018, jauh sebelum Anwar menjabat sebagai Perdana Menteri pada November 2022.
Hakim Pengadilan Tinggi Roz Mawar Rozain menolak permintaan untuk merujuk delapan pertanyaan konstitusional ke Pengadilan Federal. Ia menyatakan bahwa pertanyaan tersebut tidak memenuhi ambang batas kontroversi konstitusional yang sah.
“Tidak ada kekebalan konstitusional atau hukum yang diberikan kepada perdana menteri yang sedang menjabat untuk tindakan pribadi sebelum menjabat,” tegas Hakim Roz, dikutip dari The Straits Times, Kamis (5/6/2025).